Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase kemiskinan di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2024 sebesar 8,75%. Angka ini sedikit turun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 8,98%. Dari total 445.158 jiwa penduduk, terdapat 35.950 jiwa penduduk miskin.
Dibandingkan tahun 2023, jumlah penduduk miskin berkurang 750 jiwa, dengan pertumbuhan -2,04%. Secara historis, angka kemiskinan di Pangandaran fluktuatif. Namun, jika ditarik rata-rata tiga tahun terakhir (2022-2024), persentase kemiskinan adalah 9,02%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata lima tahun terakhir (2020-2024) yaitu 9,14%.
(Baca: Statistik Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Lombok Barat 2015-2024)
Persentase kemiskinan terendah di Pangandaran terjadi pada tahun 2019, yaitu 7,71%, sedangkan tertinggi pada tahun 2015, mencapai 10,76%. Pertumbuhan kemiskinan terendah terjadi pada tahun 2018 (-18,8%), dan tertinggi pada tahun 2020 (16,6%). Secara nasional, Kabupaten Pangandaran berada di urutan ke-277 dalam persentase kemiskinan. Sempat membaik di urutan 334 pada tahun 2018, namun kembali naik dan turun dalam beberapa tahun terakhir.
Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Jawa Barat yang memiliki persentase kemiskinan berdekatan, Pangandaran menunjukkan variasi. Kabupaten Ciamis memiliki persentase lebih rendah (7,39%), sementara Kota Cirebon sedikit lebih tinggi (9,02%). Karawang (7,86%) dan Purwakarta (8,41%) juga memiliki persentase lebih rendah. Subang (9,49%) dan Sumedang (9,10%) menunjukkan persentase kemiskinan yang lebih tinggi dari Pangandaran.
Kabupaten Ciamis
Kabupaten Ciamis menunjukkan angka kemiskinan yang lebih rendah, dengan 7,39% penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan. Jumlah penduduk miskin mencapai 90.790 jiwa dari total populasi 1.293.235 jiwa. Pertumbuhan penduduknya mencapai 1,59%. Garis kemiskinan di Ciamis adalah Rp 467.497 per kapita per bulan. Pendapatan per kapita masyarakat mencapai Rp 34,33 juta per tahun, dengan pertumbuhan 7,86%. Ciamis menduduki peringkat 331 secara nasional dalam persentase kemiskinan.
Kota Cirebon
Kota Cirebon memiliki tingkat kemiskinan 9,02%, lebih tinggi sedikit dari Pangandaran. Terdapat 29.170 jiwa penduduk miskin dari total populasi 354.679 jiwa, dengan pertumbuhan penduduk 1,65%. Garis kemiskinan di kota ini adalah Rp 545.592 per kapita per bulan. Pendapatan per kapita mencapai Rp 88,56 juta per tahun, menunjukkan pertumbuhan 5,26%. Secara nasional, Kota Cirebon berada di urutan ke-265 dalam persentase kemiskinan.
(Baca: Jumlah Desa/Kelurahan di Gorontalo | 2024)
Kabupaten Karawang
Kabupaten Karawang memiliki persentase kemiskinan 7,86%, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 187.770 jiwa. Jumlah penduduk Karawang adalah 2.572.553 jiwa, dengan pertumbuhan 2,09%. Garis kemiskinan di Karawang adalah Rp 597.345 per kapita per bulan. Pendapatan per kapita di Karawang adalah Rp 121,29 juta per tahun, dengan pertumbuhan 5,32%. Karawang menduduki peringkat 316 secara nasional dalam hal persentase kemiskinan.
Kabupaten Purwakarta
Dengan persentase kemiskinan 8,41%, Purwakarta memiliki 81.440 jiwa penduduk miskin dari total 1.052.093 jiwa, pertumbuhan penduduk 2,19%. Garis kemiskinan di Purwakarta adalah Rp 467.948 per kapita per bulan, dan pendapatan per kapita mencapai Rp 84,02 juta per tahun, menunjukkan pertumbuhan 6,1%. Secara nasional, Purwakarta berada di urutan ke-292 dalam persentase kemiskinan.
Kabupaten Subang
Kabupaten Subang mencatat persentase kemiskinan 9,49%, dengan 152.560 jiwa penduduk miskin dari total populasi 1.649.618 jiwa, dan pertumbuhan penduduk 1,52%. Garis kemiskinan di Subang adalah Rp 434.161 per kapita per bulan. Pendapatan per kapita masyarakat adalah Rp 33,03 juta per tahun, dengan pertumbuhan 9,68%. Subang berada di urutan ke-254 secara nasional dalam persentase kemiskinan.
Kabupaten Sumedang
Kabupaten Sumedang memiliki persentase kemiskinan 9,10%, dengan 108.890 jiwa penduduk miskin. Jumlah penduduk Sumedang adalah 1.216.309 jiwa, dengan pertumbuhan 1,59%. Garis kemiskinan di Sumedang adalah Rp 422.714 per kapita per bulan. Pendapatan per kapita di Sumedang mencapai Rp 39,69 juta per tahun, menunjukkan pertumbuhan 7,96%. Kabupaten ini menduduki peringkat 263 secara nasional dalam hal persentase kemiskinan.